BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memiliki tugas menyiapkan daya masalah untuk pembangunan. Karena itu pendidikan selalu menghadapi masalah. Karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luasdan kompleks. Pertama karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang mengundang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan, padahal pemahaman hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat disajikan sebagai acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul dalam praktek pendidikan di lapangan.
Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan diIndonesia factor yang akan mempengaruhi perkembangannya. Seperti permasalahan pendidikan yang actual dan upaya penanggulangannya diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya serta mencari alternative pemecahannya.
A. Permasalahan Pokok Pendidikan
1. Pemerataan.
2. Mutu.
3. Efisiensi / efektifitas.
4. Relevensi.
B. Keterkaitan antara jenis masalah pendidikan yang satu dengan yang lain.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan .
1. Perkembangan IPTEK dan seni.
2. Laju pertumbuhan penduduk.
3. Aspirasi masyarakat.
4. Keterbelakangan budaya dan sarana.
BAB II
PEMBAHASAN
Permasalahan Pendidikan
A. Permasalahan pokok pendidikan.
1. Pemerataan.
Di harapkan (ideal): ”pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan”.
Kenyataan (realita): “masih banyak warga Negara khususnya warga usia sekolahtidak tertampung di lembaga pendidikan (sekolah) yang “ada” (sumber:statistic pendidikan daerah / nasional).
Permasalahannya adalah bagai mana system pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas luasnya bagi seluruh warga Negara memperoleh pendidikan.
Dengan memberikan kesempatan yang seluas luasnya di harapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidakmungkin dicapai. Hal ini antara lain di sebabkan peraturan perundangan tentang wajib belajar (wajar) tidak diikuti dengan sangsi bagi yang tidak mengikutinya, karena system pendidikan itu sendiri belum memungkinkan untuk itu.
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana system pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan. Sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
Masalah pemerataan pendidikan timbul apa bila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampug di dalam system atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.
Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD. Maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca menulis, dan berhitung. Sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media masa dan smuber belajar yang tersedia, baik,mereka nantinya berperan sebagai produsen dan konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan. Tujuan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu, menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.
Khususnya pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang, dan tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijak sanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap jenjang di atur dengan memperhitungkan factor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang selalu di tentukan frekuensinya secara terus menerus denga seksama, pada jenjang pendidikan dasar, kebijakan pengertian memperoleh kesempatan pendidikan di dasarkan atas pertimbangan factor kuantitatif. Karna pada seluruh warga Negara perlu diberikan bekal dasar yang sama sedangkan pendidikan menengah dan terutama pada jenjang perguruan tinggi. Kebijakan pemerataan di dasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevensi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan dan ilmu teknologi.
Khusus melalui jalur pendidikan di luar sekolah usaha pemerintahan pendidikan mengalami perkembangan pesat, ada dua factor yang menunjang yaitu perkembangan IPTEK yang menawarkan berbagai macam alternatif perkembangan IPTEK, menawarkan beraneka ragam alternative model pendidikan yang dapat memperluas pelayanan kesempatan belajar pemecahan masalah pemerataan pendidikan.
Banyak masalah pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemeraintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang di tempuh melalui cara konversional dan cara inovatif.
Cara Konversional
a. Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruang belajar.
b. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (system pergantian pagi dan sore).
Untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.
Cara Inovatif
a. System pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru)
b. SD keall pada daerah terpencil.
c. System guru kunjung.
d. SMP terbuka (isosa –in school out off school approach).
e. Kejar PAKET A dan B
f. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka.
2. Mutu
Jika hasil pendidikan belum juga tercapai, taraf seperti yang diharapkan penetapan mutu hasil pendidikan pertama di lakukan oleh lembaga penghasil pertama di lakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga kerja terhadap calon luaran, dengan system sertifikasi, selanjutnya jika luaran tersebut terjun kelapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan system tes untuk kerja (performances tes) hasil belajar yang bermutu jika proses belajar tidak optimal sangat sulit di harapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hamper dapat di pastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu.
Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukan bahwa di daerah pedesaan utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan, acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar system pendidikan khususnya system persekolahan dengan segalajenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanh air (kota atau desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.
Pemecahan masalah mutu pendidikan
Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut.
a. Menyeleksi lebih rasional terhadap masukan mentah untuk SLTA dan PT.
b. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
c. Penyempurnaan kurikulum
d. Penyempurnaan saran belajar.
e. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
f. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan.
1. Laporan-laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.
2. Supervisi dan monitoring pendidikan oleh milik dan pengawas.
3. System pendidikan nasional atau Negara seperti EBTANAS sipmaru atau UMPTN.
4. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.
3. Efisiesi / efektifitas
Efisiensi
Efisiensi (ideal) adalah penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga dan biaya tetapi produktifitas (hasil) optimal.
Efisiensi tergantung pada pemberdayaan sumber daya yang terjadi misalnya tidakhemat (boros) waktu, biaya dan tenaga tidak berfungsi secara optimalmaka kadar efisiensi rendah (tidak / kurang efisien).
Kadar efisien di lapangan di tentukan oleh keadaan pendayagunaan kriteria seperti disebutkan terdahulu. Bila penyelenggaraan pendidikan tidak / kurang memfungsikan tenaga yang ada, sementara waktu kurang di manfaatkan sedemikian rupa sehingga terbuang sia sia, apalagi biaya yang dikeluarkan banyak maka kadar efisiensi rendah (kurang efisien).
Pembagian efisien terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagai mana suatu system pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi sebaliknya efisiensinya berarti rendah.
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah:
a. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan.
b. Bagaimana saran dan prasaranan pendidikan digunakan.
c. Bagaimana pendidikan di selenggarakan.
d. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.
Masalah pengankatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengankatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan studi sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
b) masalah efisiensi dalam penggunaan saranan dan prasarana.
Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien bias terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum.
Gejala lain tentang tidak tidak adanya efisiensi dalam penggunaan sarana pendidikan yaitu diadakannya dan didistribusikannya sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan sikap dan keterampilan calon pemakai ataupun tanpa dilandasi oleh konsep yang jelas.
Efektifitas
Pendidikan dikatakan efektif (ideal) adalah bila hasil yang di capai sesuai dengan rencana / program yang di buat sebelumnya (tepat guna).
Bila rencana mengajar (persiapan mengajar) yang di buat oleh guru / silabus / SAP yang dibuat sebelum mengajar / memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna disini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan materi / bahan , strategi / evaluasi.
Sebaliknya dikatakan kurang efektif bila komponen komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna missal tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersajikan semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan sesuai rencana.
4. Relevansi
Pendidikan dikatakan relevan (ideal) adalah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia. Untuk pembangunan relevansi pendidikan mencakup sejauh mana system pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia. Untuk pembangunan relevansi pendidikan mencakup sejauh mana system pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai, dengan kebutuhan pembangunan.
Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sector pembangunan yang beraneka ragam seperti sector produksi sector jasa, Dll. Relevansi merupakan masalah berat untuk dipecahkan, utamanya masalah-masalah relevansi kualitas.
Dari keempat pendidikan tersebut dikatakan teratasi jika pendidikan:
- Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinyamsemua warga Negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satuan pendidikan.
- Dapat mencapati hasil yang bermutu artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang telah dirumuskan.
- Dapat terlaksana secara efisien artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan.
- Produk yang bermutu tersdont relevan. Artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Ada dua factor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat di usahakan pada saat demikian.
- Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya.
- Posisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena, jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengarahan tenaga kerja pendidik yang tidak memadai dan seterusnya.
B. Keterkaitan antara jenis masalah pendidikan yang satu dengan yang lain.
Permasalahan pokok seperti di paparkan pada sub A, sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dalam kenyataan di lapangan masalah tersebut saling kait. Mungkin pada suatu situasi / kondisi muncul secara serempak meskipun dalam bobot yang berbeda. Pada kondisi tertentu misalnya kita (negara) ingin pendidikan itu merata, maka pada saat ini mutu terabaikan (bermasalah), efisiensi penurunan (bermasalah).
Keadaan seperti ini, mengharuskan negaramemusatkan perhatian pada program pendidikan tertentu. Misalnya pada periode tertentu, memusatkan perhatian pada pemerataan pedidikan, kemudian pada periode berikutnya pada peningkatan mutu. Bila negara sudah maju (developed bukan developing apalagi under developing country), maka pada kondisi ini permasalahan pendidikan tidak akan ada lagi. Jika terdapat juga permasalahannya tidak akan berat / besar lagi.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan.
1. Perkembangn IPTEK dan seni
Perkembangan IPTEK
Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan IPTEK (ilmu pengatahuan dan teknologi) ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara system dan terorganisasi mengenai alam semesta. Teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Perkembangan Seni
kesesnian merupakan aktifitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian manusia dapat menyalurkan dorongan spontanitasdalam menemukan keindahan, seni membutuhkan pengembangan-pengembangan dominant efektif khususnya emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan di samping dominan dan kognitif yang sudah di anggap melalui program / bidang study yang lain perkembangan IPTEK dan seni.
2. Laju pertumbuhan penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk yang pesat, akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar / banyak jika daya tampung sekolah tidak bertambah maka sebagian dari mereka terpaksa antri / tidak sekolah. Jika ditampung juga (misalnya karma wajib belajar) maka ratio guru siswa akan semakin besar dan menyebabkan munculnya masalah lain seperti masalah mutu.
Masalah kependudukan dan kepribadian bersumber pada dua hal:
- dengan bertambahnya penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus di tambah. Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjut cendrung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar.
- Penyebaran penduduk diseluruh peklosok tanah air tidak merata, sebaran penduduk yang seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Aspirasi Masyarakat.
Kecendrungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ketahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkat status social mereka. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan akan mengakibatkan anak-anak (juga remaja dan dewasa) akan menyerbu dan membanjiri sekolah (lembaga pendidikan). Seperti kondisi ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti system seleksi siswa / mahasiswa baru, ratio guru siswa, waktu belajar, permasalahan akan terus berkembang karena saling kait seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu.
Aspirasi masyarakat dalam hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan tidaklah berarti bahwa aspirasi tetap di bangkitkan dan ditingkatkan utamanya pada masyarakat di daerah terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak roda kemajuan.
4. keterbelakangan budaya dan sarana
keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat lain pendukung suatubudaya. Perubahan budaya terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat sendiri.
Keterbelakangan itu terjadi karena:
· letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (missal terpencil).
· Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikawatirkan akan merusak sendi masyarakat.
· Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomis, menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan factor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh:
- Masyarakat daerah terpencil.
- Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
- Masyarakat yang kurang terdidik.
Yang menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang kebudayaannya tidak ikut berperan dalam pembangunan sebab mereka tidak mempengaruhi dorongan untuk maju.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulaan
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Misi pendidikan ialah menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan, pendidikan selalu menghadapi masalah. Pada dasarnya ada dua masalah pokok pendidikan di Indonesia.
2. Jenis-jenis masalah pendidikan di Indonesia.
· Masalah pemerataan pendidikan.
· Masalah mutu pendidikan.
· Masalah efisiensi pendidikan.
· Masalah relevansi pendidikan.
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangn pendidikan di Indonesia.
· Perkembangan IPTEK dan seni.
· Perkembangan penduduk.
· Aspirasi masyarakat.
· Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan.
B. Saran
Adapun saran yang dapat kami sampaikan bahwasanya pendidikan di usia dini itu sangatlah penting, dari berbagai permasalahan di Indonesia kita sebagai masyarakat harus menanggulangi adanya masalah-masalah pendidikan tersebut. Jadi pihak siapapun terutama masyarakat indonesia mengantisipasi yaitu bagai mana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan serta bagaimana cara menanggulangi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien yang berakibat kurang matangnya perencanaan karena perubahan kurikulum.